DPRD Kritisi 15 Desa Gagal Salur Dana Desa Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Soe, faktahukumntt.com – Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengukir raihan buruk terhadap penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2024 dan tercatat sebagai kabupaten yang menyumbang desa gagal salur dana desa tahun 2024 terbesar secara nasional. Tahun 2024 jumlah desa yang mengalami gagal salur dana desa berjumlah 41 desa, 15 di antaranya berasal dari Kabupaten TTS.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Fraksi Partai NasDem Henderikus B. Babys mengkritisi capaian pemerintah daerah dalam mengontrol penyaluran dana desa yang sangat minim.

Ia berpendapat laksananya pengontrolan penyaluran dana ini harus berjalan dengan baik dan tidak ada kegagalan akibat kelalaian dan tidak professional dalam menjalankan tugas fungsi kerja dengan baik.
Pasalnya, Tahun Anggaran 2024 terdapat begitu banyak desa yang gagal menyalurkan dananya sehingga merugikan masyakarat.

“Kita terima kasih kepada pemerintah yang sudah membentuk tim untuk menangani, Kita berharap tim pemeriksa oleh kabupaten sudah harus menyampaikan kepada public, kalau gagal salur itu kesalahan terletak di siapa,” ungkapnyaHeba Babys menduga ada juga kesalahannya bisa berasal dari perangkat desa, karena hasil penelusurannya sebagai anggota DPRD Daerah Pemilihan 5 dari Partai NasDem, bahwa ada beberapa desa di daerah pemilihan yang sudah berulang kali melakukan hal yang sama.

“Saya minta agar punishment diberikan kepada para kepala desa dan perangkat desa apabila terdapat indikasi akibat kelalaian dari mereka,” tandasnya

Pemerintah harus menangani, lanjutnya khusus desa Oehan dan Olais sudah beberapa kali terjadi sehingga diminta untuk dipermanenkan pemberhentiannya karena sudah banyak pertanggung jawaban fiktif yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut.

“Saya Anggota DPRD Terpilih dari Dapil 5 sehingga saya mengetahui dengan jelas,” paparnya

Anggota DPRD Komisi I yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD TTS kritisi pemerintah daerah dan mengusulkan jikalau bisa pemerintah dalam hal ini melihat dinas teknis yakni Dinas PMD dan juga Inspektorat agar mengontrol dengan baik untuk mencegah terjadinya hal ini.“Mudah – mudahan anggaran untuk dinas teknis ditambah agar pelaksanaan monitoring bisa dimaksimalkan. Ini masalah serius jadi tidak bisa ditangani biasa – biasa saja,” Tambahnya kepada faktahukumntt.com

Heba mengatakan bahwa Timor Tengah Selatan mencetuskan sejarah baru yang sangat tidak diinginkan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karenanya ia dengan sangat tegas meminta Pemerintah agar segera menuntaskan permasalahan tersebut.