Pemerintah harus menangani, lanjutnya khusus desa Oehan dan Olais sudah beberapa kali terjadi sehingga diminta untuk dipermanenkan pemberhentiannya karena sudah banyak pertanggung jawaban fiktif yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut.
“Saya Anggota DPRD Terpilih dari Dapil 5 sehingga saya mengetahui dengan jelas,” paparnya
Anggota DPRD Komisi I yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD TTS kritisi pemerintah daerah dan mengusulkan jikalau bisa pemerintah dalam hal ini melihat dinas teknis yakni Dinas PMD dan juga Inspektorat agar mengontrol dengan baik untuk mencegah terjadinya hal ini.“Mudah – mudahan anggaran untuk dinas teknis ditambah agar pelaksanaan monitoring bisa dimaksimalkan. Ini masalah serius jadi tidak bisa ditangani biasa – biasa saja,” Tambahnya kepada faktahukumntt.com
Heba mengatakan bahwa Timor Tengah Selatan mencetuskan sejarah baru yang sangat tidak diinginkan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karenanya ia dengan sangat tegas meminta Pemerintah agar segera menuntaskan permasalahan tersebut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
