Terkait Penundaan Pemilu, Dr. Yafet Rissy: Keputusan PN Jakarta Pusat Berbahaya Untuk Demokrasi

Kupang, FaktahukumNTT.com – 5 Maret 2023

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda Pemilu. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis (5/3/2023) itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi factual
Berikut putusan lengkapnya:

Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);
Dalam Pokok Perkara
1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Fakultas Hukum UKSW Salatiga Yafet Yosafeat Wilben Rissy S.H ., M.Si.,LLM., Ph.D, (AFHEA) mengatakan bahwa Putusan PN Jakarta Pusat tersebut adalah sebuah keputusan yang tidak mendasar terkait pencalonan sebagai peserta pemilu.

“Menurut saya, keputusan PN Jakarta Pusat meloloskan gugatan partai Prima adalah sebuah keputusan yang tidak mendasar dan tidak memiliki alaasan hukum yang kuat, yang pertama sengketa terkait dengan pemenuhanan persyaratan sebuah partai untuk mengikuti pencalonan untuk diterima sebagai peserta pemilu, itu sepenuhnya merupakan kewenangan KPU untuk melakukan verifikasi kemudian memutuskan partai tersebut memenuhi persyaratan atau tidak,”ujarnya