Program BSPS 2024 di Desa Spaha Jadi Sorotan: Dana Rp20 Juta Dinilai Tidak Sebanding dengan Kualitas Pekerjaan

FHN, SoE – Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), tengah menjadi perbincangan hangat setelah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024 memunculkan berbagai sorotan dari masyarakat. Program yang sejatinya bertujuan membantu warga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang lebih layak, justru menuai kritik terkait kualitas pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan nilai bantuan sebesar Rp. 20 juta per unit.

Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni melalui pemberian stimulan kepada masyarakat. Di Desa Spaha, puluhan kepala keluarga menjadi penerima bantuan pada tahun 2024, dengan harapan dapat memperbaiki kondisi rumah mereka agar lebih aman, sehat, dan nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah warga mulai mempertanyakan hasil pelaksanaan program tersebut.

Beberapa warga mengungkapkan bahwa nilai bantuan sebesar 20 juta rupiah tidak tercermin dalam kualitas bangunan yang mereka terima. Sejumlah rumah yang telah selesai dikerjakan terlihat kurang kokoh, menggunakan material yang dinilai tidak sesuai, hingga pengerjaan yang terkesan terburu-buru. Kondisi ini memicu diskusi di kalangan masyarakat yang mulai membandingkan anggaran dengan kualitas pekerjaan yang ada di lapangan.

Seorang warga penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya memaparkan bahwa bahan bangunan yang diberikan diduga tidak sesuai dengan spek standar pembangunan rumah sederhana layak huni. “Kami sangat bersyukur adanya bantuan dari pemerintah, tetapi kalau melihat hasilnya, kami merasa tidak sesuai dengan nilai bantuannya. Beberapa bagian rumah cepat rusak, bahkan ada yang mulai retak sebelum selesai pemasangan,” ungkapnya.Selain soal material, masyarakat juga menyoroti proses pelaksanaan yang dinilai kurang transparan. Warga mengaku tidak menerima penjelasan secara detail mengenai nilai anggaran, jenis material yang seharusnya diterima, serta standar kerja yang harus dipenuhi oleh tukang yang mengerjakan rumah tersebut. Minimnya sosialisasi dan pendampingan dianggap menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak memahami secara menyeluruh mekanisme BSPS.

Beberapa pihak menilai bahwa pelaksanaan BSPS di Desa Spaha seharusnya didampingi secara intensif oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL) sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis program BSPS. Keberadaan TFL disebut sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dilaksanakan sesuai prosedur, termasuk memastikan material yang digunakan memenuhi standar yang dipersyaratkan. Namun, sejumlah warga mengeklaim bahwa kehadiran TFL di lapangan tidak optimal.

Kepala Desa Spaha, ketika dimintai tanggapan, menyatakan bahwa pemerintah desa hanya sebatas mendukung pendataan dan koordinasi, sementara pelaksanaan teknis sepenuhnya berada di bawah kewenangan kementerian terkait dan fasilitator lapangan. Ia berharap agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang agar pelaksanaan program BSPS berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik.

“Saya memahami keresahan masyarakat. Pemerintah desa sudah melaporkan beberapa temuan ke pihak terkait. Harapan kami, evaluasi menyeluruh bisa dilakukan agar program ini betul-betul membawa manfaat bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya.Sementara itu, pemerhati kebijakan publik di TTS menilai bahwa persoalan yang terjadi di Desa Spaha bukanlah fenomena baru. Di beberapa daerah lain, program BSPS juga kerap mendapat sorotan terkait kurangnya pengawasan, ketidaksesuaian material, hingga rendahnya kualitas hasil pekerjaan. Menurutnya, masalah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan bahwa nilai Rp20 juta per unit sebenarnya bukan dana yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada penerima, melainkan dalam bentuk material dan upah kerja yang telah ditentukan dalam rencana anggaran biaya (RAB). Jika pelaksanaan di lapangan tidak diawasi dengan baik, potensi penyimpangan atau kualitas pembangunan yang tidak sesuai menjadi sangat mungkin terjadi.

Warga Desa Spaha berharap pemerintah terkait dapat turun langsung melakukan pengecekan terhadap bangunan yang telah selesai maupun yang masih dalam proses pengerjaan. Mereka juga meminta adanya klarifikasi terkait spesifikasi material dan alokasi dana agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

Dengan semakin banyaknya keluhan yang muncul, kasus BSPS di Desa Spaha kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menantikan langkah tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan memberikan hasil yang layak bagi warga kurang mampu. Program BSPS yang seharusnya menjadi solusi bagi rumah tidak layak huni diharapkan tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar menghadirkan hunian yang kokoh, sehat, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.