Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan, PH Menduga Polres TTS Mengkriminalisasi Niko Manao

“Lantas dari Mana kemudian Nikodemus Manao dituduh dengan pidana Pengananiayaan Jo Pasal 55 ayat (1) menyuruh melakukan penganiayaan atau turut serta melakukan penganiyaan yang tidak pernah dia lakukan?,” tulisnya lagi bertanya.

Selain dugaan kriminalisasi, lanjut Victor Manbait, Polres TTS juga diduga berupaya menghilangkan hak hukum Niko Manao dengan tidak memberikan turunan Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Nikomanao selaku tersangka, agar bisa dijadikan sebagai bahan/referensi pembelaannya di Pengadilan. Penyidik malah berdalih, dirinya harus berkoordinasi dengan pimpinanya terlebih dahulu. Penyidik juga berlasan, bahwa saat pemeriksaan, Niko Manao tidak didampingi Penasehat Hukum.

“Berkasnya belum bisa kami sampaikan kepada Penasehat hukum, karena pada saat pemeriksaan tidak di dampingi oleh Penasehat hukumnya. Kami masih berkoordinasi dengan Pimpinan, Kata Penyidiknya untuk dapat di berikan ataukah tidak,” ujar Victor Manbait meniru kata-kata penyidik.

Victor Manbait pun meminta JPU untuk menghentikan penuntutannya atas kasus tersebut sesuai kewenangan hukum yang diberikan negara kepadanya. “Bahwa Jaksa Penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (2 ) huruf a,b,c,d KUHAP Jo Pasal 144 ayat (1 ) diberikan Kewenangan hukum, dapat melakukan penghentian penuntutanya, karena berdasarkan pertimbangan tidak terdapat cukup bukti sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penututan. Dan itu menurut kami sangat elegant,” jelasnya.

Kapolres TTS, AKBP I Gusti Putu Suka Arsa, S.I.K yang dikonfirmasi wartawan tim media ini via pesan WhatssApp/Wa pada Rabu (19/04/2023) pukul 14.16 Wita terkait pernyataan PH Niko Manao tidak menjawab, walau telah melihat dan membaca pesan konfirmasi wartawan. Hingga berita ini diturunkan, Kapolres TTS belum menjawab.